DASWATI.ID – Peluang Provinsi Lampung dalam perdagangan emisi karbon global dinilai cukup strategis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung.
“Posisi Provinsi Lampung mempunyai peluang yang cukup strategis dalam perdagangan karbon, baik itu karbon stok di wilayah darat maupun karbon stok perairan wilayah laut,” ujar Direktur Eksekutif Daerah Walhi Lampung, Irfan Tri Musri.
Hal itu disampaikan usai acara pembukaan Diskusi Nasional “Melihat Posisi Provinsi Lampung Dalam Isu Carbon Trade” di Arinas Hotel, Bandarlampung, Rabu (6/12/2023).
Acara ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
Walhi mencatat luas daratan Provinsi Lampung yang mencapai 33.533,55 km² kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
Hingga September 2021, luas kawasan hutan di Lampung lebih kurang satu juta hektare mencakup kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.
Di luar sektor daratan, Provinsi Lampung juga memiliki kekayaan sumber daya pesisir dan lautan.
Setidaknya, terdapat 132 pulau-pulau kecil di Lampung dengan garis pantai sepanjang 1.105 km.
Namun, Irfan mengingatkan agar pemerintah daerah tidak melihat posisi strategis Lampung dalam perdagangan emisi karbon hanya sekedar peluang.
“Namun, bagaimana peta aktor dan siapa yang akan menikmati, jika transaksi perdagangan karbon ini terjadi,” kata dia.
Prosedur perdagangan karbon di Indonesia diawasi dan diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Peraturan Nomor 14 Tahun 2023 mengenai Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, yang diterbitkan pada akhir Agustus 2023.
Perdagangan karbon melalui bursa karbon ini dimulai pada 26 September 2023 lalu.
Irfan berharap perdagangan emisi karbon di Lampung tidak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu agar manfaatnya bisa dinikmati secara utuh oleh masyarakat setempat.
Baca Juga: Walhi Lampung: carbon trade tidak efektif atasi krisis iklim
Perdagangan emisi karbon di Lampung segera diimplementasikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengapresiasi Dialog Nasional yang digelar Walhi Lampung.
Menurut dia, dialog tersebut membuka peluang bagi pemerintah provinsi untuk mengimplementasikan perdagangan emisi karbon ke depannya.
“Sekarang kan belum, artinya kita terima kasih kepada Walhi menggelar diskusi ini untuk mencari peluang,” ujar Fahrizal.
Sekda menyampaikan Provinsi Lampung memiliki banyak peluang dalam perdagangan karbon.
“Peluangnya banyak, tinggal kita garap supaya kita dapat manfaat,” kata dia.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Fahrizal, sudah melakukan aksi mitigasi dalam perubahan iklim di berbagai sektor.
Mulai dari sektor kehutanan, sektor limbah, sektor energi, sektor pertanian dan peternakan.
“Sesuai arahan Gubernur Lampung, perhitungan simpanan dan penyerapan karbon tidak hanya dari sektor kehutanan tetapi dari sektor lainnya juga seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan energi,” ujar dia.
Menurut Fahrizal, diperlukan kajian teknis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia oleh akademisi untuk perhitungan karbon dan penyerapannya dari sektor-sektor tersebut.
“Ada hitung-hitungannya, tinggal kita persiapkan ke depan, dan kita koordinasikan dengan kementerian terkait supaya kita bisa dapat manfaat,” jelas dia.
Implementasi perdagangan emisi karbon di Lampung, tambah Fahrizal, akan mereplikasi perdagangan karbon di Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur.
“Karena Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Timur sudah menjadi pilot project nasional. Tinggal kita (tiru), ya gak apa-apa mencontoh yang baik dari provinsi lain. Nanti kita replikasi supaya kita juga dapat manfaatnya, secepatnya,” pungkas dia.
