Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI dalam rangka Pengawasan Secara Langsung terhadap Pengelolaan Sektor Energi dan Lingkungan Hidup di Radisson Bandar Lampung, Jumat (20/2/2026). Foto: Josua Napitupulu
DASWATI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pengawalan rencana eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) yang dilakukan oleh PT Pertamina EP melalui Pertamina Hulu Rokan.
Eksplorasi migas ini diawali dengan pelaksanaan survei seismik 2D di lima kabupaten di Lampung guna memetakan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut.
Kegiatan ini menjadi agenda utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Bandar Lampung pada Jumat (20/2/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pengawasan langsung terhadap implementasi kebijakan hulu migas, khususnya terkait kesiapan teknis dan mitigasi risiko sosial di lapangan.
Eksplorasi yang mencakup wilayah Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan di Wilayah Kerja Sumbagsel I ini dipandang sebagai langkah konkret dalam mengejar target swasembada energi nasional.
Berdasarkan arah kebijakan pemerintah, peningkatan lifting migas sangat bergantung pada keberhasilan kegiatan eksplorasi yang dilakukan saat ini.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa survei seismik 2D ini merupakan fondasi bagi kemampuan produksi migas Indonesia di masa depan.
“Kami mencatat dari paparan Kepala Satgas Migas pada saat RDP dengan Komisi XII pada 11 Februari 2026 lalu terkait dengan aktivitas eksplorasi pada tahun 2026, yakni target survei seismik 2D sebesar 3.882 kilometer, yang mana realisasi hingga Januari 2026 masih nol kilometer,” kata dia.
Putri memandang survei seismik 2D di Provinsi Lampung menjadi penting untuk menindaklanjuti arah kebijakan swasembada energi.
Survei ini direncanakan membentang sepanjang 688,5 kilometer, yang merepresentasikan sekitar 17,7 persen dari total target survei seismik nasional tahun 2026.
“Apabila survei seismik 2D di Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan ini dapat berjalan, kurang lebih areanya sepanjang 688,5 kilometer, artinya secara proporsional ±17,7 persen. Tentu angka ini menunjukan bahwa program yang kami tinjau ini bagian yang cukup signifikan hampir 20% dari target 2026,” jelas Putri.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan (kanan) didampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana (kiri) di Radisson Bandar Lampung, Jumat (20/2/2026). Foto: Josua Napitupulu
Di Provinsi Lampung, kegiatan ini akan melintasi lima kabupaten, yakni Tulang Bawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, meliputi 35 kecamatan dan 142 desa.
Dukungan Regulasi dan Kompensasi Tanam Tumbuh
Pemprov Lampung memberikan dukungan penuh demi kelancaran proyek yang dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2026 sejak Desember 2025 lalu.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk sosialisasi di tingkat kabupaten dan pendekatan persuasif kepada perusahaan perkebunan di wilayah terdampak.
Sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah menerbitkan regulasi terkait kompensasi lahan.
“Pak Gubernur juga sudah memberikan dukungan penuh, dalam artian secara detil SK penggantian tanam tumbuh sudah ditetapkan sebagai bahan untuk sosialisasi yang akan dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan,” tutur Febrizal Levi Sukmana.
Ia juga menambahkan bahwa izin eksplorasi ini sebenarnya sudah dikantongi sejak 13 tahun lalu dan baru dapat terealisasi secara masif mulai tahun 2025-2026 ini.
Mitigasi Risiko dan Harapan Ekonomi Daerah
Dalam pelaksanaannya, PT Pertamina EP melalui Pertamina Hulu Rokan menekankan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir dampak lingkungan dan sosial.
Survei seismik ini dilakukan dengan menanamkan alat sensor getaran untuk memetakan lapisan bawah permukaan tanpa dampak lingkungan yang luas.
Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Rokan, Eviyanti Rofraida, menyatakan bahwa jika hasil survei menunjukkan adanya cadangan migas yang ekonomis, maka tahap pengeboran akan dilanjutkan dengan proyeksi produksi pada tahun 2032.
“Semoga nanti kita menemukan barang yang bagus di sini sehingga menambah kontribusi migas kepada Provinsi Lampung,” harap Eviyanti.
Selain memperkuat ketahanan energi nasional, keberhasilan eksplorasi ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), penyerapan tenaga kerja lokal, serta program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendorong perekonomian masyarakat di sekitar wilayah kerja migas.
